Kamis, 28 Agustus 2014

Formasi CPNS Hanya 110, Kadisdik Depok Mengeluh

Sahabat pembaca Guru Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kota Depok hingga kini belum bisa membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Meskipun sudah diberikan kuota 110 orang, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) belum menentukan rincian formasinya. Akibatnya, daerah belum membuka pendaftaran.

Kepala BKD Depok, Harry Prihanto mengatakan, pihaknya mengajukan 3.000 kuota CPNS ke pemerintah pusat. Namun, hanya 110 yang disetujui.

“Hanya 110 orang saja dan itu sangat jauh dari harapan. Kebutuhan memang banyak, namun yang menentukan hasilnya tetap dari pusat, daerah tidak bisa berbuat banyak,” katanya kepada INDOPOS (Grup JPNN), saat dihubungi, kemarin (27/8).

Menurutnya, diberikannya jatah 110 orang CPNS di Depok dari KemenPAN-RB lantaran beberapa sebab. Yakni, masih banyaknya tenaga kontrak yang mengabdi dan belum diangkat sebagai PNS.

Seperti, guru honorer dan tenaga honorer di sejumlah dinas, serta kelurahan hingga kecamatan. Lebih utama adalah minimnya APBD membayar gaji CPNS baru.

Harry menambahkan, tidak disetujuinya usulan tersebut membuat BKD tidak bisa memberikan 1.119 guru baru untuk Dinas Pendidikan.

“Kami mohon maaf kepada Disdik karena belum bisa menepati janji. Dan sampai sekarang kami belum berani membuka pendaftaran, sebab formasi yang dibutuhkan belum juga disetujui. Ini kendala yang kami hadapi setiap tahun lantaran kuota kami ajukan selalu ditolak,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila menyayangkan, kuota yang diajukan tidak disetujui. Padahal, jika dipenuhi maka kekurangan tenaga pendidik bisa diatasi.

“Pupus sudah harapan kami untuk meningkatkan mutu pendidikan. Altenatif yang bisa kami ajukan adalah mengangkat guru honorer jadi PNS dan menambah guru honorer lagi. Jika tidak begitu bagai mana nanti peningkatan mutu pendidikan,” tuturnya.

Herry menyatakan, saat ini jumlah kebutuhan guru itu mencapai 1.119 orang yang dibagi beberapa tingkat pendidikan. Seperti, untuk SD 836 guru, SMP 181 guru, dan SMA 48 guru, serta SMK 54 guru. Sementara, jumlah guru yang pensiun pada 2014 sampai 2015 sebesar 2.023 guru.

Saat ini jumlah guru yang berstatus PNS 3.892 orang, dengan rincian SD 2.743 guru, SMP 747 guru, SMA 319 guru, dan SMK 83 guru. Kemudian jumlah tenaga honorer mencapai 400 guru yang diperbantukan di beberapa sekolah.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Senin, 28 April 2014

Verifikasi Data Honorer K2 Belum Kelar, Pemberkasan Ditunda

Pengajuan pemberkasan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) tiga orang guru honorer kategori dua (K-2) dari Pemko Tegal terancam dipending.

Hal itu terjadi apabila klarifikasi dan pemeriksaan terkait dugaan manipulasi data yang dilakukan belum selesai hingga jadwal terakhir pengiriman dokumen pemberkasan pada 6 Mei mendatang.

Kasus dugaan manipulasi data tiga honorer K-2 tersebut mencuat saat belasan Guru Tidak Tetap (GTT) dan pengurus Forum Silaturahmi Guru Honorer (Fostah) Kota Tegal melaporkannya ke dinas pendidikan (Disdik) pada 14 April lalu. Padahal ketiganya telah dinyatakan lulus tes CPNS 2013.

Tiga honorer K-2 yang dilaporkan di antaranya ET, guru SD Negeri di Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan. Kemudian AN, guru SD Negeri di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat dan AS, guru SMP negeri di Kelurahan Kraton.

Kasubid Perencanaan dan Pengangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal Tri S. Noviyanto mengatakan, adanya laporan dari Fostah tentang 3 honorer K-2 yang diduga memanipulasi data segera ditidaklanjuti. Tim dari BKD, disdik dan inspektorat sudah mengklarifikasi atasan atau kepala sekolah yang mengeluarkan SK dan kepala sekolah yang sekarang.

Selain itu, tim juga mengklarifikasi rekan kerja ketiga honorer tersebut yang mengabdi ditempat yang sama. Termasuk mengklarifikasi kepala UPTD terkait. ”Saat ini sedang dibuatkan berita acaranya,” katanya Senin (28/4).

Disinggung apakah ketiga honorer K-2 yang diduga memanipulasi data sudah diklarifikasi, Tri menyatakan belum. Menurut dia, dalam memeriksa dan mengklarifikasi, tim bertindak secara hati-hati. Sebab hal tersebut berkaitan dengan nasib orang.

Namun, apabila hasil pemeriksaan dan klarifikasi terbukti ada manipulasi, maka tidak ada toleransi yang diberikan. BKD akan langsung membatalkan pengangkatannya dari honorer menjadi CPNS.

Kesempatan sama, Kasubag Informasi dan Dokumentasi (Infodok) BKD M. Nasukhi menuturkan, ada 143 orang honorer K-2 yang sudah mengikuti pemberkasan. Saat ini prosesnya sedang dalam persiapan untuk diusulkan ke BKN Jogjakarta. Sesuai jadwal pengiriman berkas atau dokumen ke BKN, dilaksanakan 6 Mei mendatang.

Ditanya apakah kasus dugaan manipulasi data yang dilaporkan Fostah mempengaruhi proses pengiriman data dan dokumen ke BKN? Nasukhi menyatakan, secara keseluruhan tidak. Khusus untuk 3 honorer yang dilaporkan, selama belum ada hasil final pemeriksaan, proses pemberkasan dipending lebih dulu.

”Kami berharap agar kasus itu sudah selesai sebelum 6 Mei mendatang. Kalau pun belum selesai masih ada toleransi waktu pengiriman berkas dari BKN hingga 31 Mei. Tapi ini khusus untuk yang 3 orang itu, yang lainnya tetap berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Dia menyebutkan, yang membuat BKD sedikit heran dengan kasus dugaan manipulasi data itu, pada saat uji publik 2010 tidak ada komplen dari masyarakat atau pun Fostah. Demikian pula uji publik pada April 2013, sebelum dilaksanakan seleksi K-2 pada 3 November 2013.

"Dalam uji publik yang dilakukan sama sekali tidak ada protes atau pun komplen yang masuk dari masyarakat. Tapi setelah hasil seleksi CPNS muncul, baru masuk laporan adanya dugaan manipulasi data,” ungkapnya.

Sumber Berita : JPNN.